Mutasi Jabatan Rawan Gratifikasi

KETERANGAN: Seno Margo Utomo saat demo dana Covid-19. (LILIK YULIANTORO/LINGKAR.CO)
KETERANGAN: Seno Margo Utomo saat demo dana Covid-19. (LILIK YULIANTORO/LINGKAR.CO)

BLORA, Lingkarjateng.coReshuflle dalam kepemimpinan kepala daerah baru di Kabupaten Blora masih gelap kabarnya. Namun begitu, sudah barang tentu akan ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat bakal diganti. 

Berdasarkan bocoran yang diterima, ada posisi-posisi penting pejabat Blora yang bakal berganti wajah. Seperti halnya Kepala Dinas (Kadinas) maupun Camat.

Menanggapi hal itu, salah satu mantan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Blora Seno Margo Utomo pun angkat suara.

Ia mengatakan, mutasi jabatan biasanya rawan gratifikasi. Modusnya uang suap dari para ASN atau atas permintaan dari penguasa yang saat pemilu membantu.

“Mutasi biasanya juga dikaitkan dengan balas budi saat Pilkada. Siapa pejabat yang membantu akan dapat promosi untuk menduduki jabatan yang empuk,” ucapnya, Minggu siang, (29/8/21).

Baca juga:
Insentif Guru Madrasah Bukan PNS Segera Cair, Anggarannya Rp647 Miliar

Ia mengungkapkan, loyalitas dalam penilaian mutasi boleh jadi salah satu indikator. Tapi sebaiknya jadi indikator terakhir pasca profesionalitasnya atau keahlian, jenjang karier, rekam jejak dan pengalaman.

“Terkait kerjasama Pemkab Blora dengan Mabes Polri dalam pelaksanaan mutasi, menurut saya kurang tepat, sebab karena bukan tupoksi Mabes dalam hal pelaksanaan mutasi. Fungsi pelaksana ada di Baperjakat, dan fungsi pengawasan justru di DPRD,” imbuhnya.

Bupati Gandeng Mabes Polri

Sebelumnya, Kamis,(26/8/21), Bupati Arief Rohman saat mengikuti penandatanganan nota kesepahaman dengan Mambes Polri secara virtual (daring) di Pemkab Blora menyampaikan, pihaknya akan melibatkan mabes dalam mutasi jabatan pada bulan September mendatang.

“Kemungkinan kita lakukan mutasi di September. Dan kita melibatkan Mabes Polri yang telah memiliki lembaga penilaian kompetensi assesment center dan reputasi nasional untuk pembinaan karir internal Polri dan ASN,” ucapannya.

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan alasan menggandeng Mabes Polri dalam mutasi pejabat untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidangnya.

Baca juga:
Keterbatasan Tak Jadi Penghalang Prestasi

Arif juga menekankan, bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap mutasi pejabat tersebut.

Semua akan dilakukan oleh Mabes Polri dan tim internal dari perguruan tinggi. Kita nanti tinggal menjalankan hasilnya.

Penulis: cr3/lam/Koran Lingkar Jateng

Editor: Galuh Sekar Kinanthi

Exit mobile version