SRAGEN, Lingkarjateng.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono kian hari banyak mendapat keluhan dari warga.
Hal ini terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yakni bantuan pangan non tunai (BPNT) yang jadi celah penyimpangan dalam pengadaan barang.
Dalam kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Sragen, Jumat (20/8), legislator senior asal Bumi Intanpari tersebut mengungkap adanya celah penyimpangan dari pengadaan barang untuk BPNT.
Ia mengungkapkan, penyaluran BPNT sebesar Rp 200 ribu dengan sistem E-Wallet untuk belanja sembako di E-Warung dinilai banyak celah penyimpangan.
Selain perbedaan harga satuan sembako dari total paket senilai Rp 200 ribu yang harus habis dalam sekali belanja, dikatakan juga memunculkan kecurigaan.
“Yang tidak kalah sadisnya adalah BPNT. Bu Menteri (Mensos -red) tadi ngendika (bilang -red) uang Rp 200 ribu itu kalau digesek dibelanjakan apa yo pas tenan Rp 200 ribu? Ya nggak mungkin lah. Mesti ada gencelannya (kelebihannya -red). Tapi mengapa uang itu kalau di E-Warung digesek pasti habis,” bebernya.
Baca juga:
Menag Gus Yaqut: Menghina Simbol Agama adalah Tindak Pidana
Sebab, dikatakan Paryono, jika dilogika harga beberapa jenis sembako yang diperoleh keluarga penerima manfaat (KPM) baik harga satuan maupun belanjaan jika ditotal pasti akan terjadi kelebihan dan tidak mungkin tepat Rp 200 ribu.
Jenis Harga Tidak Bulat
Paryono kemudian memberikan gambaran rincian paket harga sembako yang selama ini diterima KPM.
“Beras 15 kilogram dengan kualitas premium, harganya pun tidak mungkin akan pas perkilo misalnya Rp 8.700 atau Rp 8.800. Kemudian kualitas berasnya pun juga bisa jadi beras medium namun dilakukan premium,” ungkapnya.
Lantas, pada komoditi telur jika dihitung satuan atau kiloan, jelas harganya tidak mungkin angkanya akan bulat.
Paryono menekankan, menurutnya adalah komoditas ketiga yang kini kerap dilakukan dan bergonta-ganti.
“Harusnya Rp 20.000 hanya dikasih kubis, sawi, wortel. Karena komoditas ketiga ini ada keleluasaan Buk. Ini kantong-kantong korupsi ini,” ujarnya.
Dengan terang – terangan, Paryono mengungkapkan paket sembako BPNT yang dibagikan apabila total dari sembako yang di belanjakan tersebut kemungkinan hanya Rp 140.000 atau Rp 150.000.
Lantas, kondisi saat ini KPM pada posisi tak berdaya dan cenderung diam. Kondisi tersebut membuat celah terjadinya penyimpangan yang makin leluasa.
“Hanya Rp 140.000 mungkin nilai sembako yang diberikan. Karena KPM nggak mungkin berani protes kalau protes diancam dicorek (dicoret -red),” jelasnya.
Penulis: fid/isa/Koran Lingkar Jateng
Editor: Galuh Sekar Kinanthi
