KUDUS, Lingkarjateng.co.id – Puluhan warga Desa Lau menggeruduk Balai Desa dengan membawa poster yang bertuliskan tuntutan pencopotan jabatan Kepala Dusun (Kadus) III yang bernama Diantoro Teguh Imanto, pada Kamis (26/8/21).
Pihak Balai Desa Lau lantas memfasilitasi aksi tersebut dengan mengadakan audiensi yang hadir pula Kepala Desa Lau, Rawuh Hadiyanto bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Selama audiensi, hanya perwakilan warga dari masing-masing RT yang pihak desa perbolehkan masuk. Beberapa warga yang lain menunggu di luar untuk mendengarkan hasil audiensi.
Dari keterangan salah satu warga, para warga menuntut Kadus III agar dicopot jabatannya dengan alasan Kadus III tidak membagikan tupi atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 2017 hingga 2020.
Sementara itu, Ketua RT 3 RW 4, Suroni Sugiarto mengatakan pihaknya mewakili warga RT setempat untuk menyampaikan tuntutannya terkait tupi pajak tersebut.
“Saya sudah mendatangi Kadus III berkali-kali, meminta kejelasan terkait tupi pajak yang tidak kadus bagikan, tapi hanya mendapat janji-janji palsu saja,” ujarnya.
Baca juga:
BPOM Beri Izin Penggunaan Vaksin Covid-19 Asal Rusia
Para warga tidak hanya meminta kejelasan terkait tupi pajak. Selain itu mereka juga meminta transparansi pengelolaan keuangan kepada Kadus III yang juga bertindak sebagai Pengurus Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
“Saya meminta keterangan terkait iuran pamsimas yang bervariasi, tapi mereka tidak bisa jawab. Pamsimas ini sudah beroperasi sejak dua tahun lalu, tapi lima bulan terakhir berhenti, airnya tidak mengalir lagi,” ujar Ketua RW 4, Sofwan Arif.
Ancam Bunuh Warga
Tak hanya itu, beberapa warga lain yang menuntut Kadus III agar turun dari jabatannya mengaku pernah mendapatkan ancaman mau di bunuh karena masalah air.
“Saya pernah di datangi dan kadus mengancan mau membunuh cuma karena masalah air,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Lau, Rawuh Hadiyanto mengatakan, persoalan tuntutan yang warga ajukan menyangkut pembenahan administratif dan warga hanya butuh kejelasan.
Terkait tupi pajak, ia menyebut jika memang ada denda, nantinya sudah harus terselesaikan, sehingga tidak ada lagi denda dan tidak ada tanggungan yang lain.
Baca juga:
Tutup Beberapa Tempat Isolasi Terpusat
“Selain tupi pajak, untuk pamsimas kendalanya memang banyak. Baik dari pengeboran yang mengalami kesulitan, hingga kerusakan yang tidak terduga. Tidak ada masalah korupsi, hanya miss informasi,” tuturnya.
Penulis: cr1/lam/Koran Lingkar Jateng
Editor: Galuh Sekar Kinanthi
