KUDUS, Lingkarjateng.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal melakukan mutasi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Rotasi jabatan ini akan dilakukan setelah adanya hasil evaluasi kinerja di masing-masing OPD.
“Sesuai surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kondisi kedaruratan, evaluasi terhadap pejabat di masing-masing OPD yang sebelumnya menunggu 2 tahun, kini bisa dievaluasi dalam waktu 1 tahun setelah menjabat,” kata Bupati Kudus HM Hartopo, Selasa (31/8/21).
Evaluasi tersebut, kata dia, terkait dengan penilaian kinerja masing-masing pejabat di semua OPD. Adapun penilaiannya mulai dari kejujuran, kedisiplinan, kinerja, hingga loyalitas mereka.
Jika penilaian tersebut tidak terpenuhi, menurut bupati, kinerja pejabat terkait dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Untuk itulah, pejabat di OPD yang tidak berkinerja dengan baik perlu dievaluasi.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat akan ada mutasi pimpinan OPD di Kabupaten Kudus. Apalagi, evaluasi kinerjanya juga sudah dilakukan.
Ketika ditanya pimpinan OPD mana saja yang dirotasi, Hartopo enggan menjawabnya karena masyarakat nanti juga akan mengetahuinya. Terkait dengan informasi adanya pemanggilan pimpinan OPD oleh KASN, dia mengaku belum ada.
Namun, sebelumnya memang ada klarifikasi terkait dengan ketertiban administrasi dalam pelantikan pejabat pada tanggal 1 Juli 2021 lalu.
Menanggapi wacana mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kudus, Ketua Fraksi PDIP Kudus Ahmad Yusuf Roni berharap, mutasi pejabat harus sesuai dengan regulasi dengan mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, dan golongan.
“Jangan sampai terulang kasus sebelumnya. Misalnya, fungsional guru dimutasi menjadi struktural di pemerintahan. Apalagi, Kudus punya sejarah terkait dengan jual beli jabatan yang diungkap KPK,” ujarnya.
Penulis: ara/isa/Koran Lingkar Jateng
Editor: Galuh Sekar Kinanthi
